Ketapang, 14 April 2025 Bupati Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) di Ruang Rapat Bupati Ketapang pada Senin (14/4/2025). Pertemuan yang dihadiri Asisten I Setda Ketapang dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini bertujuan membangun sinergi positif antara pemerintah daerah dan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dalam keterangannya, Bupati Alexander Wilyo menegaskan komitmennya untuk mendorong hubungan kolaboratif dengan FSBSI. “Serikat buruh memainkan peran krusial sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
DPC FSBSI Kabupaten Ketapang menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk permintaan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan, perlindungan hukum yang jelas dalam hubungan industrial, serta pengangkatan pejabat definitif Kepala Disnakertrans. Menurut perwakilan FSBSI, kepemimpinan yang stabil di dinas tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan isu-isu pekerja secara berkelanjutan.
Merespons hal itu, Bupati Alexander Wilyo menjelaskan bahwa proses pengangkatan pejabat struktural seperti Kepala Disnakertrans harus mengikuti prosedur hukum dan seleksi kompetensi. “Pengangkatan pejabat definitif tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme seleksi terbuka yang melibatkan penilaian integritas, kapabilitas, dan persetujuan instansi berwenang. Kewenangan Plt juga dibatasi oleh regulasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati menyambut baik inisiatif FSBSI untuk memperkuat kemitraan dengan Pemkab Ketapang. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program pelatihan keahlian, perlindungan sosial, dan penyesuaian upah layak sesuai visi “Kabupaten Ketapang yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan”. “Dengan komunikasi terbuka, perselisihan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara efektif tanpa eskalasi konflik,” tambahnya.
Alexander Wilyo juga menyoroti dampak positif kolaborasi ini terhadap iklim investasi daerah. “Hubungan harmonis antara pemerintah dan serikat buruh akan menciptakan kepastian bagi investor, sekaligus memastikan pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan hak pekerja,” ucapnya.
FSBSI Kabupaten Ketapang mengapresiasi respons terbuka Bupati dan berharap pertemuan ini menjadi langkah awal percepatan realisasi program pro-pekerja. Kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi rutin untuk memantau perkembangan isu ketenagakerjaan.
0 Komentar