Parpol mesti Ikut Andil dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Masyarakat

Foto : Ronny Irawan, Anggota Bawaslu Ketapang dalam kegiatan Workshop Jurnalis Warga

 “Dalam pemahaman demokrasi biasa juga terjadi mal-nutrisi atau stunting demokrasi di masyarakat, ini menyangkut pemahaman masyarakat dan kesadaran serta partisipasi berpolitik dengan baik, nah ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk partai politik”, seru Ronny Irawan saat Workshop Jurnalis Warga pada Maret 2022 lalu.

Ia mengungkapkan partai politik memiliki tiga fungsi, yaitu menyiapkan kader untuk kepemimpinan nasional baik di legislatif maupun eksekutif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pendidikan politik. "Pendidikan politik dilakukan kepada internal parpol dan kepada masyarakat, kampanye akbar dalam masa pemilu saja bukanlah pendidikan politik, tetapi lebih ke pengerahan dan mobilisasi massa " ujarnya.

Partisipasi politik dan menciptakan kualitas demokrasi oleh masyarakat harus didorong terus menerus. “Ya pemahaman kami, tentu praktek money politic, hate speech, partisipasi pengawasan itu adalah bentuk-bentuk yang harus didorong untuk menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik”, pendapat Dicky salah satu peserta workshop yang berlatar belakang mahasiswa.

Ronny Irawan pada kesempatan itu juga mendorong JW ataupun siapa saja untuk berperan serta mengedukasi masyarakat untuk menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik.

“Misal dalam fungsi pengawasan bagi kami di Bawaslu, beban yang cukup berat adalah pengawasan di tingkat desa/kelurahan dimana 1 orang harus mencakup teritori yang cukup luas, nah tentu dengan partisipasi kita bersama untuk dapat terlibat dalam pengawasan adalah bagian untuk mendukung terciptanya demokrasi yang lebih baik”, ungkapnya.

Menariknya dalam tingkat lokal, kearifan lokal masyarakat juga hal yang bisa didorong sebagai bagian pencegahan-pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. “Dalam masyarakat di tingkat lokal, kepatuhan dan penghormatan terhadap adat-istiadat adalah hal yang perlu kita libatkan juga, untuk mendorong pencegahan-pencegahan misalnya penggunaan politik uang, isu kebencian dan fitnah, jadi memang semua dapat berperan”, ungkapnya lagi.

Kembali ke pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik harus menjadi concern dan tentunya harus didukung dengan regulasi seperti peraturan pemerintah yang mengatur tentang format pendidikan politik.

“Kita melihat juga media sosial dapat menjadi media efektif dan efisien bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik dengan baik”, pungkas Ronny Irawan kembali. (Ded-JWKS)