Theresia Joice Damayanti (Perludem): Tantangan Pilkada Serentak 2020 adalah Pandemi dan Memastikan Hak Politik Kita Terjamin

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dengan dukungan dari Program Asia Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) gencar melakukan advokasi demokratisasi Pemilu dan mendorong media untuk berperan aktif dan profesional untuk mempromosikan tujuan pemilu yang partisipasif, inklusif, dan akuntabel.

Dalam wawancara khusus oleh JWKS bersama Theresia Joice Damayanti yang merupakan CoP RESPECT (Chief of Party at Perludem-Asia Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) Program) program lima tahun yang didukung USAID, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan integritas pemilu dan keadilan pemilu di Asia-Pasifik.

Program RESPECT sendiri menurut Theresia Joice Damayanti atau yang biasa disapa Joice merupakan program yang dijalankan di 4 (empat ) Negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Timor Leste dan Filipina.

“Perludem itu mendapat kepercayaan dari USAID-Washington DC untuk mengelola program di Asia Tenggara yang namanya RESPECT, Nah, RESPECT itu ada di 4 negara Indonesia, Malaysia, Timor Leste dan Filipina. di Indonesia sendiri salah satu programnya adalah Jurnalis Warga” ungkap Joice.

Joice menjelaskan bahwa Program RESPECT sendiri yang digagas oleh Perludem dan PPMN sudah berjalan sejak akhir september 2018 sampai dengan september 2023 dan berlangsung selama 5 (lima) tahun.

“RESPECT mulainya akhir september 2018 sampai september 2023 lima tahun, nah, fokusnya ada tiga; pertama, Menciptakan situasi yang mendukung untuk adanya pemilu yang berintegritas, Kedua Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam lingkaran asas Pemilu, jadi bukannya hari H nya aja, tapi sejak persiapan sampai pemberian suara kita mencoba meningkatkan partisipasi publik di dalam proses itu, dan yang Ketiga, adanya observasi pemilu dan pengawasan pemilu yang efektif, efektif artinya hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil itu bisa digunakan untuk memperbaiki lagi kerangka hukum pemilu, bisa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, tiga hal itu diikat oleh satu isu bersama yaitu harus melibatkan kelompok marjinal, harus melibatkan jurnalis didalam tiga aspek tersebut, dan itu harus terjadi sama equal di empat negara seperti yang saya sebutkan tadi,” tegasnya.

Theresia Joice Damayanti – Chief of Party Perludem dalam Program RESPECT

Kemudian dalam skop yang lebih kecil ditingkat lokal, tujuan dan harapan ditingkat lokal khususnya terkait gerakan Jurnalis Warga yang diprakarsai RESPECT Perludem, PPMN Joice menjelaskan bahwa salah kelompok yang strategis adalah Jurnalis, yaitu Jurnalis Mainstream dan Jurnalis Independen.

“Jadi, salah satu kelompok yang menurut RESPECT strategis adalah jurnalis. Jurnalis ada dua, yaitu jurnalis mainstream dan juga jurnalis independen. Nah, jurnalis mainstream supportnya berupa technical supports sebagai jurnalis dan seterusnya, sedangkan jurnalis independen adalah kita menjadi penyeimbang dari data-data informasi yang disajikan oleh jurnalis mainstream dan juga penyeimbang atau pelengkap juga data-data yang dimiliki mereka dan juga untuk menjadi penyeimbang data-data yang dikeluarkan oleh KPU, Peraturan pemilu dan seterusnya.” tegasnya.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Jurnalis indenpenden juga bisa menyajikan berita yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Harapannya adalah jurnalis independen bisa menyajikan data-data yang kredibel dan terverifikasi, kita tidak mengharapakan data yang masif, besar dan banyak. Misalnya ada satu kasus spesifik misalnya politik uang, kita bisa mencari betul tidak ini terjadi. Verifikasinya apa, kita bisa melengkapi. Atau kalau ada isu yang sensitif, kita anti hoax, kita bisa menyajikan bahwa berita yang beredar itu salah, kita ada verifikasinya. Nah, kenapa program regional sampai mendukung sangat lengkap, karna program RESPECT pendekatnnya adalah nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi di asia tenggara, tapi di konteks lokal kebutuhannya seperti apa? Artinya kebutuhan integritas, akuntabilitas leading sektornya, kalau di ketapang apa yang akan dilakukan dengan akuntabilitas, integritas dengan partisipasi? dari hal-hal yang kecil itu kalau dilakukan secara mendalam dengan proses yang tepat kita bisa mendapatkan imfact, nah proses ini akan dibagikan ke negara lain, ke lokal yang lain di empat negara yang lain, jadi JW Ketapang, JW Timor akan menjadi prototipe entanh tantangannya, entah keberhasilannya” Terangnya.

Terkait tantangan terbesar menurut kajian Perludem dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini menurutnya adalah yang utama adalah Pandemi memastikan bagaimana mereka menjamin keselamatan dan kesehatan penyelenggara.

“Tantangannya terutama pandemi, kita harus memastikan bahwa setiap peserta, entah itu penyelenggara, entah itu kandidat, entah itu pemilih dan juga wartawan. Semuanya bagaimana mereka terjamin keselamatan dan kesehatan, kita harus melihat betul bagaimana policy dan regulasi itu dibuat. Di titik mana masih ada lobang-lobangnya, kalau kita lihat di daerah lain agak bolong. Kita melawan sesuatu yang nggak keliatan dan kita khuatir ada celah-celah. Kedua, kandidat punya potensi menggunakan masa kampanye ini dengan kampanye-kampanye yang sulit dikontrol, karna nanti akan ada virtual dan medsos yang lebih aktif dari pada kampanye bersama, misalnya dilapangan. Nah, berita-berita mengontrol isu-isu kampanye dari para kandidat ini akan melelahkan. Jadi, mengontrol isu-isu kampanye dengan situasi seperti ini akan lebih sulit. Kemudian penyelenggaranya sendiri sia naggk, persiapannya sudah seperti apa?.”jelas Joice.

Tentang Kearifan lokal, skop lokal masyarakat dimana masyarakat di pedalaman ketapang ada tokoh adat dengan kearifan lokal hukum adat, bisakah kami membuat sebuah liputan, menggali peran tokoh adat bagaimana mem-framming supaya tim sukses atau masyarakat tidak berlebihan karna ada hukum adat yang bisa mengikat dan bisa membatasi hal-hal yang negatif.

“Dari sisi Respect, ini justru masuk dari isu yang mau kita kejar tapi kita belum tahu, ini isu yang bagus jadi kita bisa masuk di proses yang paling mudah untuk masyarakat adat, kita coba memastikan apakah semua masyarakat adat punya hak pilih (DPT), JW bisa mulai melihat dari hal itu, mungkin kalau isu kampanye/isu melawan (politis) kita akan kehabisan energi, tapi memastikan mereka masuk dalam DPT itu adalah isu yang positif yang bisa membantu KPU, memberi data kepada KPU.” Terang joice.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bagiamana seharusnya posisi jurnalis warga dan masyarakat adat, bukan hanya mengkritisi tetapi juga bisa bermitra dengan penyelenggara pemilu.

“Jadi kita bermitra bukan selalu mengkritisi, kita menjadi steakholder dari pemilihan yang berintegritas, kita bisa mulai dari data pemilih, kalau isu sudah selesai kita bisa melihat tentang masyarakat adat, misalnya tentang isu kebakaran hutan dan ada perusahaan-perusahaan besar yang bertarung, apakah mereka akan menitipkan kepentingan mereka untuk luput dari hukum kepada politisi-politisi mereka. Jadi ketika politisi berkampanye, kita bisa mengamati dan mencatat, politisi siapa saja yang menyentuh kebakaran hutan, apakah kebakaran hutan dilihat dari sisi yang positif dari sisi masyarakat sipil? Apakah kondisinya harus dikembalikan lagi, atau kebakaran hutan menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat adat, karna ini bukan pelanggaran, sensitifitas sebagai jurnalis bisa dipakai disitu, bagaimana hak masyarakat adat dipulihkan, diperhatikan atau mendapat konpensasi atas penyakit yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Intinya bahwa apakah kebakaran hutan dan proses hukum bisa menjadi komoditas untuk kampanye besok. Kedua, mengamati data yang kita pakai sekarangnanti bisa digunakan ketika nanti hasil pemilu diumumkan. Kita mengikuti proses sehingga data kita terverifikasi. ” ungkapnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas masyarakat adat dalam membakar lahan selalu diawasi oleh pemerintah dengan menggunakan helikopter untuk memadamkan api hasil pembakaran lahan masyarakat. Ketika kita melakukan kilas balik sebenarnya aktivitas masyarakat adat dalam membakar lahan dengan kearifan lokal, dimana mereka membuat sistem pembakaran dengan membatasi jarak bakar, dijaga oleh masyarakat, dan acara adat. Karna beberapa tahun belakangan ini banyak kriminalisasi peladang ditangkap dan dijadikan kambing hitam.

“Kita bisa melihat dalam proses kampanye, atau biasanya dalam kampanye selain di forum dimana konstituen bisa bertanya pada kandidat lewat medsos atau fan Hall itu bisa bertanya ketemu langsung dengan protokol covid, kita bisa bertanya, apakah kebijakan yang bapak usung jika terpilih menjadi anggota DPRD? Kita bisa lihat disitu dan kita simpan data itu, bahwa ketika kampanye mengatakan akan membuat ini. Nanti ketika dia duduk di kursinya (DPRD) kita bisa tanya, biasanya ketika duduk di DPRD dia pasti akan lupa. Tapi buat Respect itu menjadi sesuatu yang bagus, artinya JW punya catatannya, terverifikasi, ada rekamannya, ada fotonya (hearing), atau ada capturenya, tanya jawabnya. Tapi ternyata politisnya seperti ini, kita akan bisa punya projek lain atau program lain yang untuk politisinya. Harapan Respect ke JW adalah bukan untuk merubah, mengembalikan, tetapi ketika banyak orang berkontribusi buat data JW dan bisa diverifikasi.” Lanjutnya.

Dalam akhir sesi interview, Joice pun menyampaikan pesan-pesan untuk para anggota komunitas JW Kayong Solidaritas Ketapang terkait aktivitas yang dilakukan.

“Yang pertama, apapun yang dilakukan, peran apapun yang diambil jaga kesehatan, jangan lalai sedikitpun. Kedua, memastikan dari kita sendiri apakah hak pilih kita itu nanti terjamin. Kita harus rajin mengecek, mengontrol, mengamati. Satu suara adalah berharga!. Jadi memastikan apakah kita punya hak suara. Tapi ketika pada hari H nya prosedurnya, prosesnya itu tidak menajamin kesehatan kita itu menajadi catatan lain. Ketika policy maker memutuskan untuk tetap menyelenggarakan di 9 (sembilan) Desember mereka harus punya komitmen untuk menjamin menjaga kesehatan semua warganya. Jadi, hanya 2 (dua): Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan Memastikan hak pilih. Semoga semuanya lancar” Pungkasnya.

Dituliskan oleh Eduardo Retno-JWKS, dari hasil wawancara JWKS dengan Theresia Joice Damayanti – Chief of Party Perludem dalam Program RESPECT (Asia Pasific Regional Support for Elections and Political Transition), lewat sambungan telepon pada 29 Oktober 2020.